Gubernur Bali Minta DPR RI Tinjau Ulang Sistem OSS

Denpasar, VIVA Bali –Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta Komisi II DPR RI untuk meninjau kembali pemberlakuan sistem perizinan terintegrasi, Online Single Submission (OSS).

Dilansir dari antaranews.com, permintaan ini disampaikan dalam pertemuan di Denpasar yang merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi II.

“Melalui kesempatan ini, kami mohon agar Komisi II DPR bisa memberikan dukungan terkait perlakuan sistem OSS agar ditinjau kembali pemberlakuannya,” kata Gubernur Koster dikutip dari antaranew.com Jumat, 19 September 2025

Sebelumnya, hal serupa juga sempat disoroti oleh Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dugaan penyalahgunaan izin usaha penanaman modal asing (PMA) dalam sistem tersebut.

Dalam pertemuan yang berfokus pada digitalisasi layanan publik, Gubernur Koster memaparkan berbagai program yang telah dijalankan Pemprov Bali.

Di antaranya adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Pergub tersebut juga menetapkan kerangka kerja terintegrasi untuk pelaksanaan SPBE di Bali, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa SPBE Bali meraih predikat terbaik se-Indonesia.

“SPBE kami saat itu meraih predikat terbaik se-Indonesia, sehingga menjadi acuan bagi daerah lain, banyak yang studi banding ke sini, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya,” sambungnya

Kepada rombongan dewan, Gubernur Koster juga memaparkan program digitalisasi di masyarakat, seperti penyaluran wifi gratis di fasilitas umum dan pembangunan Turyapada Tower untuk pemerataan akses komunikasi.

Selain soal OSS, Gubernur Koster juga memohon dukungan agar dana transfer daerah ke Bali tidak dikurangi, karena hal ini akan memberatkan.

“Sementara di sisi lain, upaya menambah pendapatan daerah juga terkendala, semoga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa tujuan kunjungan kerja timnya adalah untuk memastikan pelaksanaan digitalisasi sistem pemerintahan di Bali berjalan efektif dan efisien.

“Era saat ini kita semua tidak bisa terlepas dari digitalisasi dan teknologi informasi, termasuk dalam sistem pemerintahan, oleh karena itu kami sepakat mendalami,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada empat sektor yang menjadi fokus utama mereka, yaitu pertanahan, administrasi kependudukan, kepegawaian, serta pendidikan.