Komisi XII Minta Pemerintah Benahi Sistem Peringatan Dini Banjir Jelang Musim Hujan Ekstrem

Jamaludin Malik menambahkan jika pemerintah perlu mendorong integrasi data BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir.

Terkait pengelolaan sampah, Anggota Komisi XII mencontohkan keberhasilan proyek percontohan di Lapas Nusakambangan yang menggunakan mesin insinerator.

Pulau yang sebelumnya darurat sampah akibat aktivitas 12 UPT itu kini berhasil mencapai zero sampah berkat pengelolaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

“Bahkan, Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirim sampahnya ke Pulau Nusakambangan untuk dikelola sehingga bisa mencapai nol sampah,” kata Anggota Komisi XII DPR, dilansir dari antaranews.com.

Lebih jauh, Jamaludin Malik mendorong pemerintah daerah mempercepat investasi pada sektor pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Selain itu, kolaborasi dengan BUMN dan pihak swasta dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Jamaludin Malik menegaskan DPR RI akan mengawal agar anggaran negara tahun 2026 mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang modern dan ramah lingkungan.