DPRD Bali Siap Ikuti Arahan Mendagri Evaluasi soal Tunjangan Perumahan

Denpasar, VIVA Bali –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak mempermasalahkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah mengevaluasi tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, mengatakan pihaknya akan mengikuti regulasi pusat.

“Ya kan kami mengacu pada regulasi pusat, kalau memang regulasi pusat menentukan lain, ya kami ikuti karena kami di bawah Kementerian Dalam Negeri kan,” ucap Disel Astawa di Denpasar, Selasa, 16 September 2025.

Menurut informasi yang dikutip dari antaranews.com, sebelumnya, pada Senin, 15 September 2025, Mendagri menginstruksikan agar tunjangan perumahan bagi anggota DPRD dievaluasi.

Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan suara rakyat, sekaligus menanggapi praktik di mana tunjangan tersebut kerap menjadi alat kepentingan agar APBD tidak diganggu.

Di Bali, tunjangan perumahan anggota DPRD saat ini sebesar Rp37,5 juta per bulan. Nilai ini diatur dalam Pasal 10 Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2017. Disel Astawa menegaskan tidak ada perubahan nominal hingga saat ini.

Ketika disinggung soal besaran tunjangan yang wajar, ia menekankan bahwa hal tersebut bukan soal kebutuhan, melainkan regulasi.

“Mengikuti undang-undang, bukan buat berbicara masalah kebutuhan, undang-undangnya ada, dan kalau memang itu (tunjangan perumahan) nanti dihapus oleh pusat, ya kami mengikuti,” kata politisi asal Kabupaten Badung itu.

Selain itu, DPRD Bali juga setuju dengan arahan Mendagri agar pejabat tidak pamer di ruang publik. Pihaknya berencana memberikan arahan kepada seluruh anggota dewan agar bertindak sewajarnya.

“Kami pun tidak pernah ada flexing begitu, kan kita tidak ada flexing mobil mewah kan, tentu kita harus berharap pada semua anggota dengan kondisi ekonomi saat ini normal-normal saja lah, sehingga tidak ada ketersinggungan,” imbuh Disel Astawa.