Dosen UI Sebut Kasus Nadiem Potensi Menyeret Presiden Joko Widodo

"Dalam prinsip hukum pidana, setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli jabatannya, kecuali ada alasan pembenar atau alasan pemaaf,” tegas Febby.

Meski secara umum tanggung jawab hukum berada di level kementerian, Febby mengingatkan potensi konsekuensi hukum juga berlaku kepada presiden. Ia juga menegaskan proses hukum tetap berjalan transparan dan konsisten, tanpa mempertimbangkan status politik atau posisi jabatan